Pendapat Para Ahli Terhadap Dugaan Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan di Langkat

Jumat, 7 Maret 2025

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Kamis, 6 Maret 2025. Ketua Majelis Hakim M. Nazir, membuka sidang dugaan perkara korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Suaka Margasatwa di Ruang Cakra 2 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Medan.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 3 (tiga) ahli, yakni Prof (Ris) Dr. Subarudi, M.Wood.Sc (ahli perhitungan kerugian negara pada kawasan hutan), Ir. Ahmad Basyarudin, MSC (ahli Penafsiran Citra Satelit), dan Dr. Ir. Tjahyo Arianto, SH. M.Hum (ahli Pertanahan).

Menurut ahli Subarudi, kawasan hutan suaka margasatwa merupakan kawasan hutan yang sakral. Sehingga tidak dapat dimasuki semua orang, kecuali untuk kepentingan penelitian. Namun, kawasan hutan tersebut telah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit.

Subarudi juga berpendapat akibat dari berubahnya kawasan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, negara mengalami kerugian kehilangan pohon atau tegakan stok Karbon yang memiliki nilai ekonomis. Kerugian riil kehilangan pohon pada total areal yang dialih fungsikan seluas 105,9852 ha adalah sebesar 8.372,8308 m3 volume kayu.

Selanjutnya, ahli Basyarudin menjelaskan bahwasanya kawasan hutan margasatwa Desa Pematang Cengal dan Tapak Kuda berdasarkan citra satelit memiliki kelompok hutan kering, hutan rawa, dan hutan mangrove.

Pengamatan Basyarudin pada tahun 1990, kawasan hutan margasatwa masih alami dengan dominasi hutan mangrove. Kemudian, pada tahun 2003-2006 hutan mangrove tersebut mulai hilang akibat perambahan. Puncaknya tahun 2006-2009 kawasan hutan tersebut total berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit.

Ahli pertanahan Tjahyo menerangkan bahwasanya sertifikat yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, tidak sesuai prosedur. Menurutnya penerbitan sertifikat dianggap mall praktek dan dapat dianggap bahwasanya sertifikat yang telah terbit tersebut merupakan sertifikat bodong.

Setelah mendengarkan pendapat para ahli Ketua Majelis Hakim M. Nazir menunda persidangan hingga Kamis, 13 Maret 2025.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 218 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru