PN MEDAN GELAR SIDANG KASUS KORUPSI BANDAR UDARA LASONDRE

Rabu, 26 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin 24 Februari 2020. Pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri medan menggelar sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix  oleh Unit Penyelenggaran Pembagunan Bandar Udara UPBU Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan APBN Kemenhub Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Nias Selatan.

Kedelapan terdakwa yakni IBRAHIM KHAIRUL IMAN (sebagai Kepala Kantor) IRPANSYAH PUTRA RAHMAN, SE (sebagai PPK), SUGIARTO  S (sebagai bendahara pengeluaran), IMMADUDIEN ABIL FADA, S.Sit., M.Sc (ketua POKJA), IEDI  SUDRAJAT (penandatangan SPM), SUHARYO HADY SYAHPUTRA, ST (ketua/kordinator tim pengawas belanja modal kantor unit penyelenggara bandar udara lasondre), DWI CIPTO NUGROHO (konsultan pengawas/Direktur PT HARAWANA CONSULTAND) dan ANANG HANGGORO (rekanan/selaku Direktur PT MITRA AGUNG INDONESIA (berkas terpisah)

Di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwan subsiduritas yakni Primair, Pasal 2 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidana. Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1e KUHPidan.

Kedelapan terdakwa diduga mengakibatkan kerugian terhadap Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 14.755.476.788 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan cara melaporkan hasil perkembangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta pengerjaan di lapangan.  Bahwa diketahui Habib Syahputra Banurea dan Indra Atagias Tette selaku angota Tim Teknis / Pelaksana Pengawas, diperintahkan oleh Terdakwa SUHARYO HADY SYAHPUTRA selaku Ketua / Koordinator Pengawas untuk menandatangani dokumen Berita Acara Pemeriksaan Bersama & Pemeriksaan Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan untuk pembayaran termin ke IV, sementara pengerjaan projek hanya mencapai 43.80 persen.

Hasil pencairan dana yang tidak sesuai dengan progress kemajuan pekerjaan tersebut selain memperkaya ANANG HANGGORO selaku Direktur II PT. Mitra Agung Indonesia yang berindak selaku Penyedia Jasa / Kontraktor, juga diketahui dinikmati oleh pihak-pihak  lainnya yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan. (Ibr)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu
Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022
Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024
JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin
Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara
Terdakwa Korupsi Penataan Situs Benteng Putri Hijau, Minta Keringanan Hukuman
E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa
Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Berita ini 56 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 11 Juli 2025 - 08:11 WIB

Lagi-lagi Majelis Hakim Beri Putusan Ringan Terdakwa Korupsi Smart Airport Kualanamu

Jumat, 11 Juli 2025 - 07:31 WIB

Sidang Dugaan Korupsi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Kabupaten Karo Tahun 2022

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:18 WIB

Ketua Majelis Hakim Luapkan Amarah Kepada Anggota DPRD Langkat 2019-2024

Rabu, 9 Juli 2025 - 00:14 WIB

JPU Soalkan Kepemilikan Perusahaan Terdakwa Terbit Rencana Perangin-angin

Sabtu, 5 Juli 2025 - 16:09 WIB

Terdakwa Korupsi DPO, Majelis Hakim Menghukum dengan 6 Tahun Penjara

Berita Terbaru