Potong Dana Bansos Hingga 60 Persen, Raja Anita Elisya Terancam 20 Tahun Penjara

PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG, MEDAN – Terdakwa perkara dugaan korupsi  dana Belanja Hibah/Bantuan Sosial tahun anggaran 2010 pada Biro Bina Kemasyarakatan dan Sosial (Binkemsos) Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Raja Anita Elisya SE, siang tadi, Senin (25/03/2013), didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Tipikor Medan untuk mendengarkan pembacaan surat dakwaan dari penuntut umum yang diketuai jaksa Netty Silaen.

Raja Anita Elisyah yang menggunakan baju tahanan Kejaksaan Negeri (kejari) Medan bewarna merah dan bernomorkan 120 itu, terancam hukuman 20 tahun penjara.

Selaku Staf di Sub.Bagian Pengeluaran pada Bagian Akuntasi di Biro Keuangan Setda Provsu, Raja Anita Elisyah diduga melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan saksi Samsir Siregar (Almarhum) selaku Kasubbag Perbendaharaan pada Biro Keuangan Pemerintah provinsi Sumatera Utara.

Dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, JPU berpendapat bahwa terdakwa berperan aktif sebagai calo yang menawarkan jasa kepada para 17 penerima dana bantuan untuk menguruskan dana pencairan dana.  “Bahwa tugas pokok dan fungsi terdakwa Raja Anita Elisya selaku Staf pada pada Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara, sama sekali tidak ada kaitannya dengan penyaluran dana hibah/bansos tahun anggaran 2010. Namun, pada kenyataannya terdakwa Raja Anita Elisyah telah berperan aktif selaku calo,” kata Netty saat membacakan surat dakwaan di ruang sidang Kartika.

Setelah dana itu ditransfer ke rekening masing-masing penerima, lanjutnya, lalu terdakwa melakukan pemotongan sekitar 30 sampai dengan 60 persen dengan alasan, untuk pengurusan administrasi di Pemprovsu. Meskipun telah dipotong, para penerima diharuskan membuat laporan pertanggungjawaban  sesuai dengan dana yang ditransfer.  Akibat perbuatan terdakwa, negara mengalami kerugian sebesar Rp500.000.000,-

Ke-17 penerima dana bantuan pada Biro Binkemsos Provsu yang diurus dan dipotong terdakwa pada tahun anggran 2010, dengan perincian adalah sebagai berikut :

“Untuk memuluskan pengurusan pencairan dana Hibah/Bansos dimaksud, maka terdakwa Raja Anita Elisya SE langsung mendatangi staf/honor pada Biro Binkemsos Setdaprovsu yang bertugas menyerahkan Surat Pemberitahuan kepada para calon penerima dana bantuan sosial,” kata jaksa Netty.

Padahal, lanjut Netty, Seharusnya Surat Pemberitahuan langsung diterima oleh para calon penerima bantuan sosial mengingat untuk penandatanganan dokumen kelengkapan administrasi pencairan dana hibah/bansos seperti penandatanganan Kwitansi dan Naskah hibah/bansos tidak bisa diwakilkan.

Oleh karenanya, JPU meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili terdakwa sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan dakwaan Kesatu Primer  sebagaimana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yan ada padanya karena jabatan arau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan dakwaan Kesatu Subsider  sebagaimana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU KEDUA sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakuka, selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang sebagaimana melanggar Pasal 12 huruf g Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan surat dakwaan, majelis hakim yang diketuai hakim M. Nur mempertanyakan kepada penasehat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi atas dakwaan penuntut umum? Penasehat hukum terdakwa menjawab, “Tidak majelis,” jawabnya. Akhirnya sidang diundur hingga pekan depan, Senin 1 April 2013, dengan acara pemeriksaan saksi. (Day)