Sentra Advokasi untuk Hak dasar Rakyat (SAHdaR) pada tanggal 29 Maret 2023 secara resmi telah mengirimkan laporan kepada Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (KEJATISU) terkait adanya temuan dugaan praktik korupsi terhadap Pengadaan Barang/Jasa (PBJP) pengadaan proyektor dilingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Medan.

Berdasarkan hasil penelusuran KJI dan SAHdaR melalui situs opentender.net ditemukanlah adanya kegiatan tender pengadaan proyektor/infocus yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan.  Pengadaan proyektor/infocus tersebut dananya bersumber dari APBD Perubahan tahun anggaran 2020. Untuk jumlah unit yang akan disalurkan berdasarkan tender berjumlah 983 unit dengan nilai kontrak Rp. 7,5 Miliar lebih.

Dari hasil penelusuran tersebut kami mendapatkan temuan bahwa barang yang ditenderkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan tidak sesuai dengan barang yang ditemukan di sejumlah sekolah penerima bantuan.

Bahwa laporan kami ini disertai dengan bukti bukti permulaan yang cukup karenanya kami mengharapkan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dapat segera menindaklajuti dengan proses penyelidikan dan penyidikan demi tercapainya penegakan hukum dan suksesnya program pemberantasan korupsi yang diusung oleh Pemerintah Republik Indonesia.