PENDIDIKANANTIKORUPSI.ORG. Mantan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho kembali disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi  pada Pengadilan Negeri Medan (Kamis 18 Agustus 2016). Gatot menjalani sidang sebagai terdakwa kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2012-2013.

Setelah saksi-saksi dari TAPD diperiksa oleh Majelis Hakim, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan kepada tiga orang saksi yang berasal dari SKPD yakni dr. Suryantini. M.Kes, selaku  Kepala Dinas Kesehatan, Saiful Safri, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Sakira Zaki, selaku sebagai Kepala Biro Pembinaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial.

Ketiga saksi menerangkan bahwa awal mula keterlibatan SKPD mereka dalam melakukan penyaluran dana Hibah dan Bantuan Sosial berasal dari surat keputusan Gubernur Sumatera Utara. Dalam surat tersebut diterangan bahwa mereka diminta untuk melakukan evaluasi dan verifikasi terkait dana hibah dan bansos.

Saksi dr. Suryantini. M.Kes, selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dari Dinas Kesehatan menerangkan bahwa timnya telah melakukan verifikasi terhadap tiga belas lembaga yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan dana bansos dan hanya meloloskan delapan lembaga. sedangkan lima lembaga yang tidak lolos dikarenakan tidak mengajukan proposal dana hibah dan bansos. Sedangkan Saksi Saiful Safri, selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Dinas Pendidikan, telah melakukan verifikasi terhadap seratus empat puluh sembilan lembaga dan hanya meloloskan seratus empat puluh empat lembaga.

Sedangkan saksi Sakira Zaki selaku Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Bidang Biro Pembinaan Kemasyarakatan dan Kesejahteraan Sosial, diberi tugas untuk melakukan verifikasi terhadap lima ratus lebih lembaga dan yang memenuhi syarat hanyalah tiga ratus enam puluh lembaga. namun SKPD-nya hanya mampu melakukan verifikasi sebanyak dua ratus lima puluh sembilan lembaga.

Ketiga saksi menerangkan di persidangan bahwa pencairan dana dilakukan oleh SKPD. Adapun proses pencairan dana dimulai dari pembuatan permohonan yang ditandatangani oleh SKPD, selanjutnya permohonan tersebut ditujukan kepada Gubernur melalui Biro Keuangan Daerah Sumatera Utara.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan saksi Saiful Safri yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum diketahui bahwa saksi tidak ada diarahkan secara langsung oleh Gubernur Sumatera Utara untuk memasukan lembaga tertentu sebagai penerima Hibah dan Bantuan Sosial. Ketika dilakukan konfirmasi terhadap keterangan yang tercatat di dalam BAP saksi Saiful Safri membenarkan isi BAP tersebut.

Lebih lanjut saksi menerangkan bahwa ia mendapatkan instruksi terkait nama lembaga yang harus dimasukan sebagai penerima dana Hibah dan Bantuan Sosial oleh tangan kanan Gubernur yang bernama Ferry dari Biro Umum dan Agus Purwanto yang berasal dari Eselon III Pemerintahan Daerah Sumatera Utara. Kedua nama tersebut dianggap oleh saksi sebagai tangan kanan Gubernur karena selalu berada di Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.

Setelah pemeriksaan dilakukan Majelis Hakim mempersilahkan ketiga saksi untuk meninggalkan ruang persidangan, dan menutup sidang sampai dengan hari Senin 22 Agustus 2016 dengan agenda pemeriksaan saksi lanjutan. (Ldn)