Sidang Eksepsi Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021

Senin, 24 Juni 2024

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin, 24 Juni 2024. Majelis Hakim yang di ketuai Agus Walujo Tjahjono, S.H., M.Hum (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan), kembali pimpin sidang dugaan kasus korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan TA. 2021. Sidang kali ini ialah pembacaan Surat Bantahan (Eksepsi) dari terdakwa Rajadi Sijabat melalui Penasihat Hukumnya (PH) Bahren Samosir, S.H. dan Devy Kemala, S.H.

Menurut PH terdakwa dalam Eksepsinya, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) kabur (obscuur libelium) karena telah menguraikan perbuatan materiil (materiele handelingen) yang dilakukan oleh orang lain yang dianggap melawan hukum sebagai perbuatan terdakwa dan membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa. Oleh karena itu, surat dakwaan JPU disusun dengan tidak cermat dan tidak jelas. Maka merujuk Pasal 143 ayat (3) KUHAP surat dakwaan tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.

Lain daripada itu, PH terdakwa juga membantah bahwasanya surat dakwaan JPU kabur kabur (obscuur libelium) karena adanya pertentangan (tidak konsisten) dalam menentukan/menyebutkan nilai kerugian keuangan negara yang didakwakan kepada terdakwa dan penetapan kerugian negara tersebut berdasarkan asumsi. Kemudian, PH terdakwa menyatakan bahwasanya dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap karena tiak menguraikan klasifikasi perbuatan terdakwa menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Berdasarkan uraian bantahan (eksepsi) tersebut PH terdakwa meminta kepada Majelis Hakim agar menerima eksepsi dari PH terdakwa, menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum karena tidak memenuhi unsur syarat yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, menyatakan berita acara persidangan di PN Medan yang berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum tersebut batal pula, menyatakan terdakwa Rajadi Sijabat tidak dapat dipidana berdasarkan dakwaan yang batal demi hukum, memerintahkan JPU untuk melepaskan/mengeluarkan terdakwa dari rumah tahanan (rutan) negara, atau jika Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini telah memasuki pokok perkara mohon kiranya agar memeriksa, mempertimbangkan dan memutus secara bersama-sama dengan pemeriksaan pokok perkara.

Diketahui, dalam kasus ini terdapat 3 (tiga) terdakwa yaitu Rajadi Sijabat, selaku Direktur CV. Vitto Jaya sekaligus sebagai Penyedia/Rekanan, Nixon Mulia V. Silitonga (dilakukan Penuntutan terpisah) Pegawai Negeri Sipil selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Juharianto (dilakukan Penuntutan terpisah) selaku Konsultan Pengawas pada CV. Mereka bertiga didakwa oleh JPU melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 65 Ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu subsidair, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang jo Pasal 65 Ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dugaan kasus korupsi ini negara berpotensi mengalami kerugian senilai Rp. 601.898.726,- sebagaimana hasil Laporan Akuntan Independen Atas Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Puskesmas Aek Batu Kecamatan Torgamba Oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2021 Nomor : 00002/2.1349/AL/0287/1/II/2024 tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Drs. Salmon Sihombing, M.M.,Ak., CA., CPA., Asean CPA., CPI., CLI., CRA (Sumber SIPP PN Medan)

Usai membacakan eksepsi Majelis Hakim menunda persidangan hingga Rabu, 26 Juni 2024 dengan agenda tanggapan JPU atas bantahan dari PH terdakwa.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Politisasi Kasus Korupsi di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan 
Korupsi Dana BLU di RSUP H Adam Malik, Para Mantan Pejabat di Vonis Beragam
Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi di UINSU, di Tunda
JPU Kejari Asahan Kesal Dengar Keterangan Terdakwa
Dugaan Korupsi Penipuan Proyek di UIN Sumatera Utara, Majelis Hakim Vonis Terdakwa 2,5 Tahun Penjara
Sidang Dugaan Kasus Korupsi Eks Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
Dugaan Korupsi BLU RSUP H Adam Malik Medan : Para Terdakwa Dituntut Bervariasi
Kepala Biro Perekonomian Provinsi Sumut, Hadir Sebagai Saksi di Pengadilan Tipikor PN Medan
Berita ini 215 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 7 November 2024 - 13:26 WIB

Dugaan Politisasi Kasus Korupsi di Dinas Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, Perdagangan Daerah Kota Padangsidimpuan 

Selasa, 5 November 2024 - 05:40 WIB

Korupsi Dana BLU di RSUP H Adam Malik, Para Mantan Pejabat di Vonis Beragam

Jumat, 1 November 2024 - 07:37 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Kasus Korupsi di UINSU, di Tunda

Selasa, 29 Oktober 2024 - 04:32 WIB

JPU Kejari Asahan Kesal Dengar Keterangan Terdakwa

Kamis, 24 Oktober 2024 - 14:33 WIB

Dugaan Korupsi Penipuan Proyek di UIN Sumatera Utara, Majelis Hakim Vonis Terdakwa 2,5 Tahun Penjara

Berita Terbaru

Berita

JPU Kejari Asahan Kesal Dengar Keterangan Terdakwa

Selasa, 29 Okt 2024 - 04:32 WIB