SIDANG KORUPSI PEKERJAAN BANDARA LASONDRE, JPU TETAP PADA TUNTUTANNYA

Kamis, 25 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dugaan korupsi  kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M2 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,75 milliar di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.900.900.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) bersumber dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Adapun agenda sidang kali ini ialah Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi dari terdakwa  Dwi Cipto Nugroho selaku Direktur PT Harawana Konsultan, Ibrahim Khairul Iman ASN Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Irpansyah Putra Rahman sebagai PPK pada pengerjaan proyek Bandara Lasondre, Immadudien Abil Fada Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan Kualanamu, Iedi  Sudrajat  ASN di Perhubungan Udara Kemenhub, Anang Hanggoro Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, PPK Proyek Bandara Lasondre yaitu Suharyo Hady Syahputra dan Sugiarto S beserta Penasihat Hukumnya masing-masing yang dibacakan pada 18 Juni yang lalu.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil yang diajukan oleh 8 terdakwa dalam Pledoinya dan tetap pada tuntutannya. Sedangkan Penasihat Hukum dari ke-delapan terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya dan tidak mengajukan duplik.

Diketahui sebelumnya 8 terdakwa dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Anang Hanggoro dituntut 9 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan uang pengganti (UP) Rp12,5 miliar subsider 4,6 tahun kurungan Irpansyah Putra Rahman dituntut 9 tahun denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta UP Rp 150 juta subsider 4 tahun enam bulan kurungan, Dwi Cipto Nugroho dituntut 7 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan UP Rp 471 juta subsider 3 tahun enam bulan penjara, Immadudien Abil Fada dituntut 3 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan dengan UP Rp100 juta telah dibayar, sedangkan Suharyo Hady Syahputra, Sugiarto S dan  Ibrahim Khairul Iman dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang dituda hingga Kamis 2 Juli 2020 dengan agenda pembacaan putusan. (SRYA)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau
Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai
JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan
Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa
Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah
Sidang Dugaan Korupsi Dana Desa Fadorobahili Nias Barat ,Dilaksanakan di Ruang Sidang Sempit
JPU Anggap Ahli Audit PH Tidak Kredibel, Karena PTDH
Sidang Lanjutan Korupsi PPPK Langkat, “Kode Sorong Kanan” disebut Saksi
Berita ini 27 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:02 WIB

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:22 WIB

JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:18 WIB

Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah

Berita Terbaru

Aktivitas

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Aktivitas

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB