SIDANG KORUPSI PEKERJAAN BANDARA LASONDRE, JPU TETAP PADA TUNTUTANNYA

Kamis, 25 Juni 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dugaan korupsi  kegiatan Pekerjaan Peningkatan PCN Runway, Taxiway, Apron dengan AC – Hotmix termasuk marking volume 45.608 M2 yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 14,75 milliar di Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Lasondre Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan tahun anggaran 2016 dengan nilai kontrak sebesar Rp.26.900.900.000 (dua puluh enam milyar sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah) bersumber dari  Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Adapun agenda sidang kali ini ialah Replik atau tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi dari terdakwa  Dwi Cipto Nugroho selaku Direktur PT Harawana Konsultan, Ibrahim Khairul Iman ASN Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub, Irpansyah Putra Rahman sebagai PPK pada pengerjaan proyek Bandara Lasondre, Immadudien Abil Fada Kasubag Umum dan Kepegawaian Kantor Otoritas Bandara Wilayah II Medan Kualanamu, Iedi  Sudrajat  ASN di Perhubungan Udara Kemenhub, Anang Hanggoro Direktur II PT Mitra Agung Indonesia, PPK Proyek Bandara Lasondre yaitu Suharyo Hady Syahputra dan Sugiarto S beserta Penasihat Hukumnya masing-masing yang dibacakan pada 18 Juni yang lalu.

Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menolak seluruh dalil yang diajukan oleh 8 terdakwa dalam Pledoinya dan tetap pada tuntutannya. Sedangkan Penasihat Hukum dari ke-delapan terdakwa menyatakan tetap pada pledoinya dan tidak mengajukan duplik.

Diketahui sebelumnya 8 terdakwa dituntut berbeda oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni Anang Hanggoro dituntut 9 tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan uang pengganti (UP) Rp12,5 miliar subsider 4,6 tahun kurungan Irpansyah Putra Rahman dituntut 9 tahun denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan serta UP Rp 150 juta subsider 4 tahun enam bulan kurungan, Dwi Cipto Nugroho dituntut 7 tahun penjara denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan UP Rp 471 juta subsider 3 tahun enam bulan penjara, Immadudien Abil Fada dituntut 3 tahun penjara denda Rp50 juta subsidair 6 bulan kurungan dengan UP Rp100 juta telah dibayar, sedangkan Suharyo Hady Syahputra, Sugiarto S dan  Ibrahim Khairul Iman dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara. Sidang dituda hingga Kamis 2 Juli 2020 dengan agenda pembacaan putusan. (SRYA)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar
Korupsi Dana Desa Aek Nabara, Diduga Kepala Desa Rugikan Negara Rp486 Juta
Korupsi Sumatera Utara 2025 : Pegawai Negeri Sipil Menjadi Aktor Paling Dominan
Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi
Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat
Hakim: Nias Barat Kabupaten Termiskin, Akibat Banyak Pemerintahannya Korup
Sidang Putusan Perkara Korupsi Software Perpustakaan Digital Kab. Batubara Tahun 2021
Dugaan Korupsi Setoran APH dengan Kode “Pasword Segera Diselesaikan Karena Ibu Pertiwi Sudah Memanggil”, Divonis Rendah

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 03:42 WIB

Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar

Selasa, 6 Januari 2026 - 05:14 WIB

Korupsi Dana Desa Aek Nabara, Diduga Kepala Desa Rugikan Negara Rp486 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 - 01:25 WIB

Korupsi Sumatera Utara 2025 : Pegawai Negeri Sipil Menjadi Aktor Paling Dominan

Jumat, 19 September 2025 - 07:52 WIB

Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi

Minggu, 7 September 2025 - 09:21 WIB

Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat

Berita Terbaru