SIDANG LANJUTAN KORUPSI ADD TANAH BESIH

Selasa, 17 Desember 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org] Senin 16 Desember 2019, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang kasus korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Tanah Besih kecamatan Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tahun anggaran 2017 dengan agenda pemeriksaan saksi ahli.

Adapun saksi ahli yang dihadirkan dalam persidangan kali ini ialah Muradi Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai dan Alda Auditor Insperktorat Kabupaten Serdang Bedagai, keduanya diperiksa secara bersamaan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Muradi, Kepala Desa Tanah Besih telah menyalahi aturan sejak awal terkait penarikan dana desa, pengambilan dana desa haruslah sesuai dengan SPP dan tidak dibenarkan ditarik seluruhnya.

Muradi juga menambahkan permasalahan yang terjadi pada dana desa Tanah Besih tahun anggaran 2017 adanya penggunaan dana desa yang tidak disertai dengan SPJ serta tidak di realisasikan nya APBdes Tanah Besih yakni pembangunan jalan dari Dusun 3 menuju Dusun 4 dengan panjang 450 Meter dan lebar 3 Meter serta anggaran untuk pembangunan Bumdes senilai Rp. 380.000.000. padahal Kepala Desa dan Bendahara Desa sudah menarik seluruh Anggaran Dana Desa Tanah dari rekening Desa.

Melihat hal tersebut, Muradi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa Kabupaten Serdang Bedagai mengajukan permohonan secara tertulis ke Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai untuk melakukan Audit terhadap Desa. ”kami tidak memliki kewenangan karena itu kami menyurati inspektorat agar mengaudit Desa Tanah Besih” ujar Muradi.

Lebih lanjut, Alda selaku Auditor Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai menjelaskan hasil audit dari Inspektorat ditemukan potensi kerugian negara ± Rp. 700.000.000 dengan rincian lengkapnya, Rp.252.000.000 pekerjaan tidak dilaksanakan, Rp. 382.000.000 penyertaan modal dari Dana Desa ke Bumdes yang tidak direalisasikan kemudian ± 63 kegiatan yang tidak dilengkapi SPJ dan bukti pengeluaran senilai Rp. 134.276.000.

Sebelumnya Darma Suwardi dan M. Noor ditetapkan sebagai terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dan didakwa dengan dakwaan Primer yakni Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 ayat 1 Huruf B, Subsider Pasal 3 ayat Pasal 18 ayat 1 Huruf B UU Tindak Pidana Korupsi dengan kerugian negara senilai Rp. 747.527.777. ( Sry)

 

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Alwi Mujahit Mantan Kadis Kesehatan Sumut Sakit, Sidang di Tunda
Sidang Putusan Kasus Korupsi Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan
Saksi Tidak Hadir, Sidang Dugaan Kasus Suap Bupati Labuhanbatu di Tunda
Ketua Majelis Hakim Sakit, Sidang Putusan Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Ditunda
Sidang Putusan Kasus Korupsi Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Bersama Rekanan
Sidang Putusan Dugaan Kasus Korupsi Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Kota Padangsidempuan, Di Tunda !!!
Penasihat Hukum Terdakwa Mengutip Ayat Al-Quran Dalam Nota Eksepsinya
Sidang Pembacaan Dakwaan Dugaan Kasus Korupsi Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum di Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik Medan
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:51 WIB

Terdakwa Alwi Mujahit Mantan Kadis Kesehatan Sumut Sakit, Sidang di Tunda

Selasa, 16 Juli 2024 - 02:37 WIB

Sidang Putusan Kasus Korupsi Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan

Kamis, 11 Juli 2024 - 12:36 WIB

Saksi Tidak Hadir, Sidang Dugaan Kasus Suap Bupati Labuhanbatu di Tunda

Selasa, 9 Juli 2024 - 04:34 WIB

Ketua Majelis Hakim Sakit, Sidang Putusan Mantan Kepala MAN 3 Medan dan Rekanan Ditunda

Selasa, 9 Juli 2024 - 04:16 WIB

Sidang Putusan Kasus Korupsi Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumatera Utara Bersama Rekanan

Berita Terbaru