[Pendidikanantikorupsi.org] Sidang kasus suap 14 mantan anggota DPRD Sumut kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Ruang Cakra VIII, dengan agenda pemeriksaan saksi, Senin (4/1/2021) Sore.
Dalam sidang lanjutan ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ronald Ferdinan Worotikan mengahadirkan mantan Sekwan DPRD Sumut Randiman Tarigan dan mantan Bendahara Pengeluaran DPRD Sumut Alinafiah sebagai saksi.
Dalam keterangannya, Radiman Tarigan mengatakan bahwa 100 orang Anggota DPRD Sumut menerima uang suap dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Menurut Radiman uang tersebut terkait dengan kewenangan anggota DPRD Sumatera Utara untuk mengesahkan LPJP 2012, PABD 2013 dan PABD 2014.
“Saya haqul yakin 100 orang anggota DPRD Sumut menerima uang dan mengetahui uang tersebut terkait dengan kewenangannya Yang Mulia Majelis, karena setiap ada kegiatan pengesahan di DPRD, nah tentu mereka itu bertanya bagaimana sudah ada”. Kata Radiman Tarigan di hadapan Majelis Majelis Hakim yang diketuai Immanule Tarigan.
Mendengar keterangan dari Randiman, JPU mempertegas pertanyaannya bahwa anggota DPRD Sumatera Utara mengetahui uang tersebut terkait dengan kewenangannya. “Dan mereka sudah tau ya, asal siap diketuk minta uang”. Tanya JPU.
Saksi Randiman Tarigan kemudian membenarkan pertanyaan dari JPU, “iya, makanya Ali selalu saya wanti-wanti, li mana catatan mu siapa lagi yang belum menerima”, ungkap Randiman.
Saksi Alinafiah juga menyampaikan keterangan yang sama dengan Randiman Tarigan terkait uang suap dari Gubernur Sumatera Utara diterima oleh 100 orang anggota DPRD Sumut. Menurut Ali, uang suap untuk penegsahan PAPBD 2013 senilai Rp 6 milliar diminta secara langsung oleh 89 orang anggota DPRD Sumut dari dirinya, sedangkan jatah untuk 11 orang anggota DPRD Sumut dari Fraksi PKS diambil oleh Zul Jenggot alias Zulkarnaen S.T. yang merupakan salah satu dari 11 orang anggota DPRD Sumut Fraksi PKS.
Lebih lanjut, menurut Alinafiah para DPRD tereebut dalam mengambil uang suap ketok dari dirinya dibuat seolah seperti mengambil gaji, hal itu dilakukan untuk menghindari OTT KPK yang tengah gencar saat itu, “Agar seolah resmi dan menghindari OTT, uang diberi seolah-olah pengambilan gaji resmi”, terang Alinafiah
Diketahui sebelumnya jaksa menjelaskan bahwa 14 terdakwa mantan anggota DPRD Sumut meminta “uang ketok palu” terkait pengesahan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2009-2014 dan 2014-2019 dengan angka bervariasi mulai dari Rp400-Rp700 juta. Ke-14 terdakwa yang diadili yakni Syamsul Hilal, Nurhasanah, Jamaluddin Hasibuan, Ahmad Hosen Hutagalung, Sudirman Halawa, Ramli, Irwansyah Damanik, Megalia Agustina, Ida Budi Ningsih, Mulyani, Robert Nainggolan, Layari Sinukaban, Japorman Saragih dan Rahmad Pardamean Hasibuan.
Para terdakwa diduga menerima suap atau hadiah terkait fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD Sumut, yakni Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah (LPJP) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Sumut TA 2012, persetujuan terhadap Perubahan APBD (P-APBD) Provinsi Sumut TA 2013, persetujuan terhadap APBD Provinsi Sumut TA 2014, persetujuan terhadap P-APBD Provinsi Sumut TA 2014 dan APBD Provinsi Sumut TA 2015. (SRY)
