Korupsi : Susi Anggraini Menangis di Persidangan

Kamis, 26 April 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy


www.pendidikanantikorupsi.org. (Medan). Sidang lanjutan dugaan korupsi proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2006 sebesar 4,75 miliar yang bersumber dari APBD-P kota Medan dengan terdakwa Susi Anggraini kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Medan, Kamis (26/04). Sidang kali ini diwarnai isak tangis dari terdakwa saat pembacaan Duplik didepan persidangan.

Perlu diingatkan, kasus dugaan korupsi Masterplan Kota Medan dibagi dalam tiga proyek masing-masing Rancangan Umum Tata Ruang Kota (RUTRK),Vision Plan, dan Peta Garis. Dua proyek yakni, RUTRK dan Vision Plan selesai dikerjakan. Namun, proyek Peta Garis yang telah disubkan kepada Tjong Giok Pin tidak selesai dikerjakan meskipun uang proyek telah diambil. Berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), negara mengalami kerugian sebesar Rp1.524.062.238.

Pada saat pembacaan duplik, terdakwa selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada proyek tersebut mengatakan kalau dirinya tidak bersalah. “Saya bersumpah, bahwa saya tidak pernah menerima dana apapun, atau gratifikasi apapun dari pekerjaan Masterplan Kota Medan,” katanya saat membacakan duplik.

Sambil menangis Ia juga menambahkan,  kalau dirinya tidak pernah melakukan permufakatan tindak pidana ataupun konspirasi kesepakatan seperti yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan mengatakan dirinya secara bersama-sama melakukan tindak pidana menggunakan anggaran negara.

Menurut terdakwa, yang harus bertanggung jawab atas proyek penyusunan Masterplan bukanlah dirinya melainkan Ir. Hermes Joni, M.Si selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan.

“Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas terbukti Bapak Bappeda Kota Medan, Bapak Ir. Hermes Joni Msi, sesuai dengan Kepmendagri 29 tahun 2002 pasal 38 ayat 2 dan Sk walikota No 821.2/47.k beliau yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan ini dan bukan saya sebagai PPK. Hal ini didukung bukti  berupa petikan keputusan walikota,” katanya.

Dengan diuraikannya fakta-fakta persidangan dalam berkas dupliknya, maka terdakwa memohon kepada majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan hukum. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan
Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan
Babak Baru Sidang Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Sumut Cabang Sei Rampah
Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi
Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Rugikan Negara Rp856 miliar, Kedua Terdakwa dituntut 15 Tahun Penjara
Sidang Pemeriksaan Saksi Mahkota Dugaan Korupsi PPPK Guru Kab. Langkat Tahun 2023
JPU Tanggapi Pledoi Ketiga Terdakwa Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru Kab. Langkat Tahun 2023
Berita ini 60 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 27 Juni 2025 - 16:06 WIB

Sidang Putusan Perkara Korupsi Railink Bandara Kualanamu, Terdakwa Divonis Ringan

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:27 WIB

Terdakwa Korupsi Railink Kualanamu Melalui Penasehat Hukumnya Minta Dibebaskan

Rabu, 25 Juni 2025 - 11:22 WIB

Babak Baru Sidang Dugaan Korupsi Kredit Macet Bank Sumut Cabang Sei Rampah

Minggu, 22 Juni 2025 - 08:44 WIB

Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi

Selasa, 17 Juni 2025 - 16:01 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Mahkota Dugaan Korupsi PPPK Guru Kab. Langkat Tahun 2023

Berita Terbaru

Sumber : Akun Instagram Bobby Nasution, 24 April 2025

Aktivitas

E-Katalog Jadi Kedok Korupsi, Bobby Harus Diperiksa

Kamis, 3 Jul 2025 - 13:46 WIB

Artikel

Tes SKTT Berujung Demonstrasi, Diduga Dicurangi

Minggu, 22 Jun 2025 - 08:44 WIB