Terdakwa Baru Dalam Kasus Korupsi Proyek Galvanis Pematang Siantar

Selasa, 5 September 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantikorupsi.org. Senin 04 September 2023. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, menggelar persidangan Parlindungan Butar-Butar (PBB) sebagai Terdakwa baru atas dugaan kasus korupsi proyek Galvanis P. Siantar. Awalnya persidangan di mulai pada pukul 10.00 Wib, akan tetapi persidangan di ulur pada pukul 14.00 Wib dikarenakan majelis hakim ada persidangan yang lain. Persidangan dilaksanakan di Ruang Cakra 9. Agenda persidangan awal dengan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (Kasi Pidum Kejari P. Siantar).

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, PBB didakwakan dengan Pasal sama dengan 3 orang yang telah divonis terlebih dahulu oleh Majelis Hakim PN Medan. Yaitu Jhonson Tambunan, Pramudia Panjaitan, dan Berman Simanjuntak. Yaitu atas perbuatan Terdakwa didakwa dengan Pasal Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UU RI No. 31 Tahun 1999 UU Tipikor Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Kemudian subsider Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pada saat di wawancarai Jaksa Penutut Umum mengatakan “PBB merupakan Tenaga Ahli di PT Surya Anugrah Multikarya, ia berperan sebagai pelaksana dalam pembangunan jembatan Galvanis. Dan ia pula yang bertanggungjawab atas bangunan jembatan tersebut. Dia juga yang mengetahui seluruh pembangunan mulai dari beton, fisik bangunan, sehingga atas perbuatannya kita mintai pertanggungjawabannya”. Ujarnya

Kemudian “Sampainya Terdakwa di sidangkan di PN Medan, bermula dari pemeriksaan saksi terhadap dirinya pada kasus Jhonson Tambunan, Pramudia Panjaitan, dan Berman Simanjuntak. Sehingga terjadilah perkembangan kasus. Namun, pada saat proses persidangan terhadap Terdakwa telah dilakukan tahap penyidikan dan penyelidikan”. Tambahnya.

Perlu diketahui, atas perbuatan Terdakwa dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun atau bahkan dapat di penjara seumur hidup. Selain itu, perbuatan Terdakwa juga diduga telah merugikan keuangan negara. Kemudian atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan (Eksepsi).

Majelis Hakim menunda persidangan hingga Jumat, 15 September 2023 dengan agenda pembuktian pemeriksaan keterangan para saksi.

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Penasehat Hukum Terdakwa Alih Fungsi Hutan Hadirkan Saksi A De Charge
Guru Honorer 20 Tahun, Berikan Kesaksian Kecurangan Seleksi PPPK Kab. Langkat
Sidang lanjutan Dugaan Perkara Korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi
Kedua Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Diperiksa Sebagai Saksi Mahkota
Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Kredit Fiktif di BRI Unit Kutalimbaru
Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan, Ahli Ekonomi UGM terangkan Kerugian Perekonomian Negara
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru Kabupaten Langkat Tahun 2023
Berita ini 123 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 29 April 2025 - 05:07 WIB

Penasehat Hukum Terdakwa Alih Fungsi Hutan Hadirkan Saksi A De Charge

Selasa, 29 April 2025 - 04:58 WIB

Guru Honorer 20 Tahun, Berikan Kesaksian Kecurangan Seleksi PPPK Kab. Langkat

Jumat, 25 April 2025 - 09:27 WIB

Sidang lanjutan Dugaan Perkara Korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Jumat, 25 April 2025 - 06:46 WIB

Kedua Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Diperiksa Sebagai Saksi Mahkota

Rabu, 23 April 2025 - 03:37 WIB

Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa

Berita Terbaru

Aktivitas

Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa

Rabu, 23 Apr 2025 - 03:37 WIB