TERDAKWA PERANTARA SUAP PANGONAL HARAHAP DITUNTUT TUJUH TAHUN PENJARA

Kamis, 20 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Terdakwa Umar Ritonga saat mendengar JPU bacakan tuntutannya[Pendidikanantikorupsi.org].Kamis 20 Februari 2020 Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan menggelar sidang pembacaan tuntutan dugaan  kasus korupsi perantatara Suap ke Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap oleh terdakwa Umar Ritonga.

JPU KPK meminta Majelis Hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara serta denda Rp.250.000.000 subsider empat bulan kepada terdakwa Umar Ritonga karena terbukti telah melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

JPU KPK menyebut perbuatan terdakwa telah dibuktikan dengan situasi fakta hukum Bahwa terdakwa mengetahui uang tersebut diberikan untuk pemberian proyek pengerjaan, walaupun terdakwa tidak menerima uang tersebut namun terdakwa ikut membantu proses terjadinya suap tersebut.

Bahwa seluruh cek dari Effendi Syahputra dicairkan terdakwa dan diberikan kepada Pangonal Harahap untuk kepentingan pribadi Pangonal Harahap, pemberian uang itu sendiri berupa hadiah yang bertujuan agar Pangonal Harahap selaku Bupati tidak melakukan sesuatu ataupun melakukan sesuatu yakni memberikan proyek pekerjaan kepada Effendi Syahputra.

Menurut JPU KPK, adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepentingan Masyarakat Labuhan Batu dan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan korupsi, terdakwa  tidak kooperatif saat persidangan dan hal-hal yang meringankan terdakwa ialah bersifat sopan, mengakui kesalahan, masih memliki tanggungan keluarga dan tidak pernah dihukum sebelumnya.

Sidang selanjutnya dengan agenda pembacaan pledoi rencanya akan digelar pada Kamis 5 Maret 2020. (SRY)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara
Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan
Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif
Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan
Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU
Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara
Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan
Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 Maret 2024 - 14:20 WIB

Terdakwa Eks Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Binjai, Di Tuntun 4 Tahun Penjara

Senin, 25 Maret 2024 - 03:48 WIB

Keterbukaan Sidang Peradilan: Kunci Transparansi dan Keadilan

Jumat, 22 Maret 2024 - 14:39 WIB

Terdakwa Azlansyah (Komisioner Bawaslu Medan), Mengaku Disuruh Meminta Uang Rp100 Juta Kepada Calon Legislatif

Rabu, 20 Maret 2024 - 04:22 WIB

Mangindar Simbolon (Eks Bupati Samosir) Divonis 1 Tahun Penjara Atas Kasus Korupsi Hutan

Senin, 18 Maret 2024 - 11:44 WIB

Pengadilan Tinggi Perkuat Putusan Terdakwa Evy Novianti Siregar Atas Kasus Korupsi Ma’had UIN SU

Minggu, 17 Maret 2024 - 06:36 WIB

Terdakwa Minta Hadirkan Edy Rahmayadi, Musa Rajekshah dan Inspektorat Sumut di Persidangan Dugaan Kasus Korupsi PT Perkebunan Sumatera Utara

Sabtu, 16 Maret 2024 - 04:08 WIB

Majelis Hakim Menolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Medan

Minggu, 10 Maret 2024 - 04:44 WIB

Dakwaan Sudah Jelas, Jaksa Minta Hakim Tolak Eksepsi Komisioner Bawaslu Kota Medan

Berita Terbaru

Tulisan Terbit Di Surat Kabar Waspada Medan

Aktivitas

Advokasi Hukum Berbiaya Ringan, Mungkinkah?

Jumat, 22 Mar 2024 - 14:49 WIB