Bansos : Titik Terang Dugaan Keterlibatan TAPD dan Oknum DPRD Sumut

Rabu, 15 Mei 2013

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PENDIDIKANNTIKORUPSI.ORG, MEDAN – Adanya dugaan keterlibatan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumut yang diketuai Sekretaris Daerah dan Tim Anggaran DPRD Sumut dalam kasus dugaan korupsi dana Hibah dan Bantuan Sosial di Biro Perekonomian TA 2011, kembali menemukan titik terang.

Berdasarkan keterangan Bobi Darmansah Siregar selaku Kepala Bagian Pengembangan Ekonomi Usaha Daerah dan Kahiruddin selaku Kepala Sub Bagian Pengembangan Ekonomi Masyarakat, saat diperiksa dalam sidang perkara dugaan korupsi Bangun Oloan Harahap dan Ummi Kalsum, mengungkapkan, adanya 8 (delapan) lembaga penerima yang tidak mengajukan proposal melalui Biro Perekonomian (non mekanisme), tetapi tetap disetujui oleh TAPD dan Tim Anggaran DPRD Sumut.

Dalam kesaksiannya, Keduanya menuturkan dalam pelaksanaan hibah dan bansos, mereka bertugas memeriksa proposal yang diajukan para calon lembaga penerima. Oleh karenanya mereka mengetahui adanya delapan lembaga penerima yang tidak mengajukan.

Keduanya juga menambahkan, pada tahun 2011 terdapat 176 proposal yang diajukan calon penerima melalui Biro Perekonomian. Selanjutnya nama-nama lembaga tersebut diajukan Biro Perekonomian kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah untuk dibahas bersama Tim Anggaran DPRD Sumut. Dari 176 proposal yang masuk, kemudian yang disetujui sebanyak 21 lembaga.

Menurut kedua saksi, dari 21 lembaga penerima yang disetujui inilah terdapat 8 (delapan) lembaga penerima yang tidak melalui mekanisme, yakni LSM Teknologi Kerakyatan Sumatera Utara, Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara, Forum Peduli Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara, Forum Pengembangan Ekonomi Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Pengkajian Ekonomi Kerakyatan Sumatera Utara, Gerakan Pemerhati Peduli Pemberdayaan Pertanian Sumatera Utara, Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Sumatera Utara, Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara.

Saat ditanya jaksa apakah lembaga tersebut yang tidak mengajukan, Bobi Darmansyah membenarkannya. “Delapan lembaga itu tidak masuk melalui Biro Perekonomian,” jawab Bobi, Rabu (15/5).

Senada dengan Bobi, Khairuddin yang mendapat pertanyaan yang sama juga membenarkannya. “Iya, delapan proposal tersebut tidak pernah mengajukan,” jawab Khairuddin yang diperiksa secara terpisah.

Meskipun Bobi Darmansyah dan Khairuddin mengetahui delapan lembaga tersebut tidak mengajukan sesuai mekanisme, namun di persidangan mereka mengaku tidak mengetahui mengapa lembaga-lembaga itu bisa disetujui. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang lanjutan Dugaan Perkara Korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi
Kedua Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Diperiksa Sebagai Saksi Mahkota
Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Kredit Fiktif di BRI Unit Kutalimbaru
Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan, Ahli Ekonomi UGM terangkan Kerugian Perekonomian Negara
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Seleksi PPPK Guru Kabupaten Langkat Tahun 2023
Diadili Ketiga Kalinya, Terdakwa Hadir Pakai Kursi Roda
Dugaan Perbuatan Unprosedural Terkait Kenaikan Gaji dan Tunjangan di PDAM Tirta Sari Binjai
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 25 April 2025 - 09:27 WIB

Sidang lanjutan Dugaan Perkara Korupsi di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tebing Tinggi

Jumat, 25 April 2025 - 06:46 WIB

Kedua Terdakwa Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan Diperiksa Sebagai Saksi Mahkota

Rabu, 23 April 2025 - 03:37 WIB

Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa

Rabu, 23 April 2025 - 03:31 WIB

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi Kredit Fiktif di BRI Unit Kutalimbaru

Minggu, 20 April 2025 - 13:40 WIB

Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan, Ahli Ekonomi UGM terangkan Kerugian Perekonomian Negara

Berita Terbaru

Aktivitas

Penasehat Hukum Terdakwa Minta Ahli Batal Diperiksa

Rabu, 23 Apr 2025 - 03:37 WIB