Mantan Kadisdik Sibolga Dan PPK Menjalani Sidang Korupsi Dana DAK

Rabu, 21 November 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pendidikanantokorupsi.org – Sibolga. Mantan Kepala Dinas Pendidikan kota Sibolga Drs Rustam Manalu bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs Lamser Tinambunan, Akhirnya menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (20/11/2012).

Kedua terdakwa disidang karena diduga melakukan tindak pidana korupsi pada proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk 17 Sekolah Dasar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2010.

Sidang dengan acara pembacaan surat dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nanang Prihanto ini, dipimpin oleh majelis hakim Suhartanto.

Dalam surat dakwaannya, Nanang mengatakan, kegiatan pelaksanaan pengadaan buku untuk 17 SD tersebut dilaksanakan oleh CV Alpha Centauri, dalam hal ini Rafandi Malau. Kemudian,  Berdasarkan persetujuan Drs Rustam Manalu, dibuatlah kontrak antara Drs Lamser Tinambunan dengan Rafandi Malau dengan nomor : 027/3120.A/XI/2010, tertanggal 26 November 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp1.502.140.000.

Sesuai dengan kontrak, pekerjaan ini harus diselesaikan dan diserahkan kepada PPK selambat-lambatnya tanggal 26 Desember 2010.

Nanang juga menambahkan, Pada tanggal 20 Desember 2010, wakil Direktur CV Alpha Centauri Rafandi Malau menerbitkan permohon pencairan dana 100% dengan prestasi pekerjaan 100%. “Kenyataannya, pengadaan buku tersebut belum diserahkan kepada terdakwa Lamser Tinambunan,” kata Nanang Prihanto saat membacakan surat dakwaan.

Meskipun dana sudah dicairkan 100%, lanjut Nanang, Rafandi Malau belum juga menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Bahkan buku yang diserahkan Rafandi Malau kepada PPK tidak sesuai dengan apa yang tertuang dalam perjanjian kontrak. Padahal, kedua terdakwa telah menyetujui pencairan dana atas prestasi pekerjaan 100% kepada Rafandi.

Akibat persetujuan atas pencairan dana ini, kedua terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau setidak-tidaknya Rafandi Malau.

Oleh karena itu, kedua terdakwa dikenakan Pasal 2 jo. Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumut, negara mengalami kerugian sebesar Rp 570.534.152. Kerugian ini. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Perkara Korupsi APD Covid-19 : Para Terdakwa di Tuntut Hukuman Berbeda
Sidang Dugaan Korupsi BOK dan Jaspel, 12 Pejabat Puskesmas Se-Tapteng Dihadirkan sebagai Saksi
Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi ABL Dinas PUPR Nias Selatan, Diduga Terdakwa Membuat Laporan Belanja Fiktif
Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi Dugaan Perkara Korupsi di Bandara Kualanamu
Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan
Sertifikat Tanah diduga Berstatus Kawasan Hutan Diagunkan ke Bank CIMB Niaga
PPAT dan Pejabat BPN Langkat Dihadirkan Sebagai Saksi dalam Perkara Korupsi Alih Fungsi Kawasan Hutan
Sidang Dugaan Korupsi Dana BLU di UINSU, Potensi Rugikan Negara Rp1,7 Miliar
Berita ini 47 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 16 Februari 2025 - 02:25 WIB

Dugaan Perkara Korupsi APD Covid-19 : Para Terdakwa di Tuntut Hukuman Berbeda

Minggu, 16 Februari 2025 - 02:15 WIB

Sidang Dugaan Korupsi BOK dan Jaspel, 12 Pejabat Puskesmas Se-Tapteng Dihadirkan sebagai Saksi

Jumat, 14 Februari 2025 - 07:27 WIB

Sidang Lanjutan Dugaan Korupsi ABL Dinas PUPR Nias Selatan, Diduga Terdakwa Membuat Laporan Belanja Fiktif

Rabu, 12 Februari 2025 - 03:35 WIB

Sidang Lanjutan Pemeriksaan Saksi Dugaan Perkara Korupsi di Bandara Kualanamu

Rabu, 12 Februari 2025 - 03:21 WIB

Sidang Pemeriksaan Saksi Dugaan Korupsi di Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan

Berita Terbaru