Pembacaan Nota pembelaan Terdakwa Saut Simbolon, SH dalam Kasus Korupsi pengurusan sertifikat tanah.

Selasa, 16 Mei 2023

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

[Pendidikanantikorupsi.org] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri  Medan menggelar persidangan dalam kasus korupsi kasus korupsi dan melakukan pelanggaran tentang peraturan perairan wilayah badan sungai ( WBS ), adapun yang menjadi agenda sidang senin 16 mei 2023 yakni pembacaan Pledoi oleh Penasihat hukum terdakwa dan pledoi yang dibuat terdakwa sendiri.

Kejaksaan Negeri Toba Samosir dalam persidangan kali ini menghadirkan terdakwa dalam ruangan persidangan. Majelis hakim mempersilahkan kepada Penasihat hukum untuk menyampaikan nota pledoi setelah itu di lanjutkan dengan pledoi yang telah di buat oleh terdakwa.

Setelah sebelumnya Jaksa Penuntut Umum Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saut Simbolon, SH berupa pidana penjara selama 4 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.

Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Dalam pembelaannya Penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini memutuskan.
1. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 junto pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 uu korupsi sebagaimana telah dirubah uu korupsi junto pasal 55 ayat 1 kuhp tidak terbukti secara sah meyakinkan.
2. Membebaskan terdakwa saut simbolon sh dari jeratan jaksa penuntut umum melanggar pasal 2 junto pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2 ayat 3 uu korupsi sebagaimana telah dirubah uu korupsi junto pasal 55 ayat 1 kuhpidana
3. Memerintahkan jaksa penuntut umum jntuk membebaskan terdakwa saut simbolon dari tahan.
4. Memulihkan hak hak terdakwa dalam harkat dan martabat nya.
5. Membebankan biaya perkaya kepada negara.

kemudian, Dalam nota pembelaan yang disampaikan oleh terdakwa bahwa saya tidak pernah melakukan apa yang telah dituduhkan kepada saya, bahkan apa yang menjadi keterangan para saksi merupakan keterangan yang tidak benar. untuk itu saya meminta kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa, dan mengadili agar memberikan putusan yang seadil-adilnya.(Bg_Yud)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi
Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat
Hakim: Nias Barat Kabupaten Termiskin, Akibat Banyak Pemerintahannya Korup
Sidang Putusan Perkara Korupsi Software Perpustakaan Digital Kab. Batubara Tahun 2021
Dugaan Korupsi Setoran APH dengan Kode “Pasword Segera Diselesaikan Karena Ibu Pertiwi Sudah Memanggil”, Divonis Rendah
Eksepsi Kedua Terdakwa Ditolak, Dugaan Korupsi Rp592 Juta PDS Covid-19 Kab. Dairi Berlanjut
Sidang Pledoi Dugaan Korupsi Dana Hibah KONI Langkat
Majelis Hakim Ikut Pelatihan Hakim Se-indonesia, Sidang Mantan Bupati Langkat Ditunda
Berita ini 102 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 19 September 2025 - 07:52 WIB

Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi

Minggu, 7 September 2025 - 09:21 WIB

Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat

Jumat, 5 September 2025 - 05:21 WIB

Hakim: Nias Barat Kabupaten Termiskin, Akibat Banyak Pemerintahannya Korup

Jumat, 5 September 2025 - 03:36 WIB

Sidang Putusan Perkara Korupsi Software Perpustakaan Digital Kab. Batubara Tahun 2021

Kamis, 4 September 2025 - 05:49 WIB

Dugaan Korupsi Setoran APH dengan Kode “Pasword Segera Diselesaikan Karena Ibu Pertiwi Sudah Memanggil”, Divonis Rendah

Berita Terbaru