Korupsi: Sidang Perkara Proyek Pemeliharaan Jalan, Memanas

Selasa, 3 April 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org. Labuhanbatu Selatan. Mahyarudin Dalimunthe, Pegawai negeri sipil (PNS)/Pejabat pembuat komitmen (PPK) Dinas Pekerjan Umum Kab. Labusel TA. 2009 dan Ahmad Safril Lubis alias Mak Pin, selaku Direktur CV Cahaya Gemilang kembali diperiksa di pengadilan TIPIKOR Medan. Kedua terdakwa diperiksa secara bersamaan terkait tindak pidana korupsi proyek pemeliharaan jalan jurusan Tolan-Lohsari di Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu selatan, tahun anggaran 2009 senilai Rp92.273.700.  dengan nilai kontrak Rp307.579.000.

Acara sidang kali ini adalah pembuktian/mendengarkan keterangan saksi ahli, yaitu Barihum Silalahi, PNS yang merupakan Auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP),  Senin (02/04).

Dalam keterangannya, saksi ahli berkesimpulan, bahwa terdapat kerugian negara sebesar Rp92.273.700. Hal ini diketahui setelah dilakukan pemeriksaan pada pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Pemkab Labusel.

Selain itu, juga dilakukan pemeriksaan dilapangan dengan menanyai penduduk yang bertempat tinggal di sekitar proyek dalam rangka mengklarifikasi mengenai proyek pemeliharaan jalan dengan mempertanyakan hal tersebut kepada penduduk setempat.

“Kalau saja uang jaminan itu dicairkan, dan diberikan kepada negara maka tidak ada kerugian negara,” tambahnya.

Saat ditanya majelis hakim mengenai siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kerugian negara tersebut, saksi ahli menjawab PPK. Sebab, yang berhak mencairkan jaminan uang muka adalah PPK.

Sempat terjadi kericuhan dalam persidangan kali ini. Hal ini disebabkan Penasehat Hukum terdakwa menanyai saksi ahli dengan nada membentak-bentak. Seolah tidak puas dengan keterangan saksi ahli. Sehingga hakim menegur penasehat hukum terdakwa.

“Saudara penasehat hukum, bila anda tidak sepakat dengan pendapat saksi ahli, anda bisa datangkan saksi yang sependapat dengan anda. Disini kami menampung semua keterangan. Jangan paksakan saksi sependapat dengan anda,” ucap ketua majelis hakim saat menegur penasehat hukum terdakwa Masyarudin Dalimunthe.

Sebelum sidang ditutup, terdakwa Masyarudin Dalimunthe membantah keterangan saksi, terdakwa mengatakan, bahwa sebenarnya tidak ada wewenang saya sebagai PPK untuk mencairkan uang itu. bila ada maka saya sudah mencairkan uang tersebut. menurut surat pengangkatan kepala dinas, PPK tidak diberi wewenang untuk mencairkan uang jaminan tersebut. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau
Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai
JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan
Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa
Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah
Sidang Dugaan Korupsi Dana Desa Fadorobahili Nias Barat ,Dilaksanakan di Ruang Sidang Sempit
JPU Anggap Ahli Audit PH Tidak Kredibel, Karena PTDH
Sidang Lanjutan Korupsi PPPK Langkat, “Kode Sorong Kanan” disebut Saksi
Berita ini 30 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 23 Mei 2025 - 09:02 WIB

Sidang Pemeriksaan Ahli Pidana Dugaan Kasus Korupsi Situs Benteng Putri Hijau

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:22 WIB

JPU Hadirkan Ahli Audit dari Kejaksaan Republik Indonesia, Penasihat Hukum Terdakwa Ajukan Keberatan

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Jumat, 16 Mei 2025 - 08:18 WIB

Saksi Sebagai PPTK Mengundurkan Diri Karena Tahu Pekerjaan Akan Bermasalah

Berita Terbaru

Aktivitas

Sidang Pembacaan Tuntutan Dugaan Korupsi PDAM Tirta Sari Binjai

Jumat, 23 Mei 2025 - 08:55 WIB

Aktivitas

Dugaan Terdakwa Kepala Desa Kantongi Dana Desa

Selasa, 20 Mei 2025 - 05:09 WIB