[Pendidikanantikorupsi.org] Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan kembali menggelar sidang dugaan korupsi biaya pemungutuan dana Pajak Bumi Bangunan (PBB) Kabupaten sektor perkebunan Labuhan Batu Utara (Labura) dengan terdakwa mantan Bupati Labura Khairuddin Syah alias HajiBuyung, Senin (8/11/2021).
Adapun agenda sidang kali ini ialah pemeriksaan saksi dengan menghadirkan lima orang diantaranya Basri, Khairul Ahmad, Syari Anwar, Hendika dan Dedi Aswan. Kelima orang tersebut merupakan Pegawai yang bekerja di BPKAD Kabupaten Labura.
Dalam keteranganya, kelima orang saksi kompak menjawab bahwa pernah menerima intensif atau gaji tambahan atas pemungutan dana PBB Labura sektor perkebunan Tahun 2013, 2014 dan 2015. Namun mereka mengaku tidak pernah melakukan kegiatan pemungutan dana PBB tersebut.
“Uang tersebut sudah dikembalikan atas perintah atasan, tapi kami tidak tau apa alasannya mengapa uang tersebut harus dikembalikan”, ucap kelima orang saksi secara serentak.
Sebelumnya Kharuddin Syah didakwa melakukan korupsi dana biaya pemungutan PBB sektor perkebunan pada tahun anggaran (TA) 2013, 2014, dan 2015 untuk Pemkab Labura sebesar Rp 2.186.469.295 (Rp 2,1 miliar). Jaksa menyebut Pemkab Labura menerima dana pemungutan PBB dari sektor perkebunan dengan total Rp 2.510.937.068.
Dana itu disebut disalahgunakan dan diduga ditujukan untuk memperkaya diri sendiri. Kharuddin disebut bekerja sama dengan sejumlah bawahannya dalam kasus korupsi ini, yakni
Bawahan yang diduga membantu Kharuddin ialah Armada Pangaloan selaku Kabid Pendapatan pada DPPKAD Labura, Ahmad Fuad Lubis selaku Kepala DPPKAD Labura pada 2013, Faizal Irwan Dalimunthe selaku Kepala DPPKAD Labura pada 2014 dan 2015. Nama-nama itu sudah lebih dulu diproses hukum dalam kasus ini. (SDN)
