Korupsi: Terdakwa Korupsi Dana APBD Pemkab Tobasa Divonis 1 Tahun

Selasa, 20 Maret 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org. Tobasa. 15 Maret 2012. Sidang lanjutan perkara Korupsi Dana APBD Pemkab Tobasa tahun 2007 sebesar Rp 585 Juta, kembali digelar. Perkara dengan terdakwa Drs. Halomoan Simanjuntak selaku Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tobasa berjalan dengan tertib.

Acara sidang hari ini (14/13/12) adalah pembacaan Putusan. Sidang ini dilangsungkan di Ruang Cakra I Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Medan. Dalam pembacaan putusan, terdakwa tidak menunjukkan kesedihan dan kekecewaan atas Putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Muhammad Nur.

Pada sidang sebelumnya JPU menjerat terdakwa dengan pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, Subsider pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dalam pertimbangannya mengenai fakta persidangan, majelis hakim menetapkan terdakwa bersalah karena telah melakukan tindak pidana korupsi dan turut serta melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Terdakwa juga terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi bersama Ir. Albert Marpaung, M.Si selaku Badan Pengelola Daerah Toba Samosir. Adapun hal yang memberatkan terdakwa yaitu terdakwa tidak merasa bersalah. Kemudian hal yang meringankan terdakwa ialah terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.

Atas dasar itulah majelis hakim memutuskan bahwa; terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara 1 tahun dengan denda sebesar Rp 50 Juta. Jika denda tidak dibayar, terdakwa harus menjalani kurungan selama 6 bulan.

Meskipun Vonis yang dijatuhkan Hakim kepada tergolong Ringan, tetapi Halomoan Simanjuntak  melalui Kuasa Hukumnya saat ditanya ketua majelis hakim perihal putusan, menjawab akan melakukan upaya hukum Banding. (Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar
CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum
Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 
Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir
Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut
PH Terdakwa Sangkot Ajukan Permintaan Menghadirkan BB dan Pemeriksaan Setempat Agar Perkara Dugaan Pencurian Menjadi Terang
Ketua Kelompok Tani Perjuangan VS PT. SPR, Ada Sisi Lain Yang Harus Diperhatikan Majelis Hakim
Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar

Berita Terkait

Sabtu, 21 Februari 2026 - 07:49 WIB

Dugaan Korupsi Dana Desa yang Berimbas Upah Tukang (Pekerja Bangunan) Tidak Dibayar

Sabtu, 14 Februari 2026 - 16:04 WIB

CV-nya Dicatut, Melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa Chairuddin Siregar Memohon Dibebaskan dari Segala Tuntutan Hukum

Sabtu, 14 Februari 2026 - 14:42 WIB

Siapa Penadah Dalam Kasus Perubahan Status Tanah Eks HGU PTPN II ? 

Jumat, 13 Februari 2026 - 16:49 WIB

Sidang Topan Hampir Memasuki Babak Akhir, Saksi Kunci JPU KPK Tidak Hadir

Selasa, 27 Januari 2026 - 18:13 WIB

Direktur PT. SPR Tolak Restorative Justice, Masyarakat Kelompok Tani Perjuangan Tidak Terkejut

Berita Terbaru