Terdakwa Kurupsi Masterplan Medan Direktur PT Indah Karya Divonis 1 Tahun Penjara

Jumat, 11 Mei 2012

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

www.pendidikanantikorupsi.org (Medan) Direktur PT Indah Karya, Ir. Fadjrif Hikmana Bustami, yang merupakan  rekanan pada proyek penyusunan masterplan Kota Medan, divonis 1 tahun penjara dan denda 50 juta, serta diwajibkan membayar biaya perkara Rp 5 ribu oleh majelis hakim yang diketuai Jonner Manik, S.H, M.H.,  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan. Kamis (10/05/2012).

“apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 bulan,” Ucap Jonner saat membacakan putusan.

Majelis hakim dalam putusannya menilai, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek penyusunan Masterplan Kota Medan tahun 2016  yang bersumber dari APBD-P tahun 2006 kota Medan.
dalam pertimbangan putusannya, majelis juga menyebutkan, bahwa terdakwa tidak mengerjakan dan tidak mempekerjakan pekerja ahli dalam pembuatan peta garis seperti yang tercantum dalam kontrak. Melainkan disubkan kepada Tjong Giok Pin untuk mengerjakan proyek Peta Garis. Peta garis yang dikerjakan Tjong Giok Pin ternayata tidak dapat dipergunakan. Namun, terdakwa telah mengambil dana pekerjaan peta garis tersebut. dari perbuatan terdakwa ini, negara mengalami kerugian Rp1.524.062.238 dari total anggaran Rp 4,7 milyar lebih.

Pasal yang dikenakan kepada terdakwa sesuai dengan dakwaan subsider Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ingan Malem Purba, yakni pasal 3 Jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tantang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Vonis yang dijatuhkan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Dari tuntutan 4 tahun penjara, diputuskan menjadi 1 tahun penjara.  Padahal kerugian negara atas perbuatan terdakwa Rp 1,5 milyar.

Saat ditemui usai persidangan, Ingen malem purba sebagai JPU mengatakan, bahwa ia belum dapat memutuskan apakah menerima atau menolak. Melainkan pikir-pikir dulu. “Pikir-pikir dulu, kan masih ada waktu untuk pikir-pikir dulu,” Jawab ingan.(Day)

Yuk komen pakai Facebook mu yang keren

Berita Terkait

Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar
Korupsi Dana Desa Aek Nabara, Diduga Kepala Desa Rugikan Negara Rp486 Juta
Korupsi Sumatera Utara 2025 : Pegawai Negeri Sipil Menjadi Aktor Paling Dominan
Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi
Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat
Hakim: Nias Barat Kabupaten Termiskin, Akibat Banyak Pemerintahannya Korup
Sidang Putusan Perkara Korupsi Software Perpustakaan Digital Kab. Batubara Tahun 2021
Dugaan Korupsi Setoran APH dengan Kode “Pasword Segera Diselesaikan Karena Ibu Pertiwi Sudah Memanggil”, Divonis Rendah

Berita Terkait

Selasa, 13 Januari 2026 - 03:42 WIB

Korupsi Pembuatan Profil Desa di Kab. Karo, Rugikan Negara Rp1,82 Miliar

Selasa, 6 Januari 2026 - 05:14 WIB

Korupsi Dana Desa Aek Nabara, Diduga Kepala Desa Rugikan Negara Rp486 Juta

Selasa, 30 Desember 2025 - 01:25 WIB

Korupsi Sumatera Utara 2025 : Pegawai Negeri Sipil Menjadi Aktor Paling Dominan

Jumat, 19 September 2025 - 07:52 WIB

Kepala Desa Aek Raso Tapteng, Diputus Bersalah Melakukan Korupsi

Minggu, 7 September 2025 - 09:21 WIB

Pengadaan dan Gratifikasi Dalam UU Tipikor Pada Dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur Langkat

Berita Terbaru