Aktivitas | Berita | Opini | Jumat, 21 September 2018 - 14:07 WIB
Release Pers Catatan Korupsi Pada Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Selama lima tahun terakhir, terhitung sejak 2013 sampai dengan 2017 terjadi fluktuasi pada jumlah…
Aktivitas | Berita | Kamis, 31 Mei 2018 - 03:37 WIB
Medan, 30 Mei 2018 – Pendidikanantikorupsi.org. Saat ini sudah 4 tahun setelah KIP dibagikan, banyak ditemukan masalah akurasi data di lapangan. Tahun 2016 dilakukan…
Aktivitas | Berita | Senin, 28 Mei 2018 - 03:31 WIB
Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Medan pada tahun 2018 mengeluarkan sebanyak 12.000 sertifikat tanah melalui program Proyek Operasional Tanah Agraria (PRONA) secara gratis yang…
Aktivitas | Berita | Monitoring Peradilan | Jumat, 20 April 2018 - 06:48 WIB
Berdasarkan laporan tahunan KPK tahun 2017, sepanjang tahun 2017, KPK telah melakukan 114 penyelidikan, 118 penyidikan, dan 94 penuntutan perkara korupsi. Itu masih yang dilakukan KPK, belum lagi yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Menurut ICW, dari semua kasus korupsi tahun 2017, kerugian negara ditaksir hingga Rp. 6,5 Triliun dan hasil suap yang ada sekitar Rp. 211 Milar. Angka-angka tersebut pada faktanya lebih tinggi dari angka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, kerugian negara, dan hasi suap, dari tahun 2016. Peningkatan angka tersebut menunjukkan bahwa Korupsi masih menjadi musuh yang harus kita berangus bersama.
Kondisi tersebut ternyata juga terjadi di level daerah, salah satunya adalah Sumatera Utara. dari kasus korupsi di Sumatera Utara yang disidangkan di Pengadilan Tipikor Medan sepanjang tahun 2017 ternyata terjadi peningkatan jumlah perkara korupsi di Sumatera Utara pada tahun 2017. Jumlah kerugian negara akibat korupsi di Sumatera Utara pada tahun 2017 mencapai Rp. 85 Miliar dan potensi kerugian negara mencapai Rp. 202 Miliar. Inilah uang negara, uang kita, yang diambil oleh para pelaku tindak pidana korupsi.
Aktivitas | Monitoring Parlemen | Opini | Kamis, 19 April 2018 - 12:50 WIB
Korupsi yang terjadi di Sumut pasca Periode Bantuan Sosial dan Bantuaan Daerah Bawahan adalah cerminan bahwa anggaran daerah sering kali menjadi bancakan oleh para…
Aktivitas | Berita | Kamis, 5 April 2018 - 13:32 WIB
SAHDAR menghadiri diseminasi Potret Pelayanan Publik Daerah Marjinal yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia, di Hotel Arya Duta, Kamis, 05 Maret 2018. Pertemuan yang…
Aktivitas | Berita | Monitoring Peradilan | Kamis, 5 April 2018 - 04:05 WIB
Aktivitas | Berita | Monitoring Parlemen | Rabu, 4 April 2018 - 04:01 WIB
SAHDAR yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Sumut hari ini, Rabu 28/03/2018 kembali melakukan demonstrasi terkait iklim demokrasi yang semakin memprihatinkan. Dalam orasinya masa APS…
Aktivitas | Kamis, 20 Desember 2012 - 09:45 WIB
FGD ini diselenggarakan oleh Tim Peneliti dari Group Sahdar bekerjasama dengan Fakultas Hukum USU, dengan mengundang beberapa narasumber yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan…
Aktivitas | Sabtu, 28 April 2012 - 19:17 WIB
Kegiatan Pertemuan Multistakeholder ini dihadiri oleh masyarakat Desa Tanjung Harap, perwakilan pejabat di tingkat Pemerintahan Desa, perwakilan pejabat dan Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PjOK) PNPM…
Aktivitas | Sabtu, 28 April 2012 - 18:59 WIB
FGD dilaksanakan bersama 15 (lima belas) orang warga Desa Tanjung Harap Kecamatan Serbajadi Serdang Bedagai. Dalam rangka pelaksanaan audit sosial, FGD ini bertujuan memahami…
Aktivitas | Sabtu, 28 April 2012 - 18:50 WIB
Pelatihan Audit Sosial Proyek Pembangunan Pemerintah ialah pelatihan yang dilaksanakan untuk melatih dan memberikan keterampilan kepada kelomok masyarakat dalam melakukan penilaian dan akuntabilitas sosial…
Aktivitas | Sabtu, 21 April 2012 - 02:09 WIB
Dalam rangka mendorong implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat (SAHDAR) melaksanakan Workshop dengan tema…
